Langsung ke konten utama

Konsultan Pajak UMKM Bandung

 

WAJIB PAJAK BADAN - Perubahan data selain adanya perubahan alamat tempat kedudukan.

 WAJIB PAJAK BADAN

Perubahan data selain adanya perubahan alamat tempat kedudukan.




Dalam hal Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat

menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.²⁵

Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai data

dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak,

termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Badan

atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak Badan dalam

hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan

berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

Permohonan perubahan data Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan pelaksanaan hak clan pemenuhan kewajiban perpajakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang

menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak Badan.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data Wajib Pajak

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak

menerbitkan keputusan clan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Badan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1

(satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.


Perubahan data mengakibatkan adanya perubahan alamat tempat

kedudukan

Selain dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi

perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1), perubahan data Wajib Pajak Badan dilakukan dalam hal

terdapat perubahan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak yang menyebabkan

pemindahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Badan

atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak Badan dalam

hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan

berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

Permohonan perubahan data Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan pelaksanaan hak clan pemenuhan kewajiban perpajakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang

menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak Badan.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data Wajib Pajak

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak

menerbitkan keputusan clan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Badan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1

(satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.



konsultan pajak Bandung,
kap di Bandung,
coretax,
jasa konsultan pajak bandung,
kantor pajak near me,
kap,
jasa konsultan pajak
konsultan pajak terdekat, 
konsultan bandung, 
konsultan bisnis bandung, 
konsultan pajak terbaik, 
konsultan pajak murah, 
konsultan pajak near me


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konsultan Pajak Bandung UMKM Bandung dan Sekitarnya 085882551853 atau 08122141191

  Jasa konsultan pajak dan Laporan Keuangan (Akuntansi) UMKM Bandung dan sekitarnya  meliputi kepatuhan pajak ( tax compliance ), perencanaan pajak ( tax planning ), pendampingan pemeriksaan, restitusi pajak, dan penyelesaian sengketa pajak (keberatan/banding). Layanan ini bertujuan memaksimalkan efisiensi pajak sesuai hukum, mulai dari hitung, setor, hingga lapor SPT Bulanan maupun Tahunan  Hubungi Rahmat 08122141191  Mentoring SPT Coretax UMKM Property Bandung

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP  Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal: a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. b. Wajib Pajak orang pribadi: telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan tidak lagi berstatus sebagai Penduduk, bagi orang pribadi yang semula berstatus sebagai Penduduk; atau 1). telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, bagi orang pribadi yang berstatus bukan Penduduk; atau 2). Wajib Pajak orang pribadi memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak. c. Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pa...

Freelance Konsultan Pajak UMKM Bandung 08122141191

Butuh Bantuan Pengurusan Perpajakan dan akuntansi Hubungi Kami 08122141191 Jasa Pengisian SPT  Tahunan Pribadi, SPT Tahunan Badan, Laporan Keuangan,  Tarif PPh 21 Jasa Konsultan,  konsultan pajak Bandung, kap di Bandung, coretax, jasa konsultan pajak bandung, kantor pajak near me, kap, jasa konsultan pajak konsultan pajak terdekat,  konsultan bandung,  konsultan bisnis bandung,  konsultan pajak terbaik,  konsultan pajak murah,  konsultan pajak near me