WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI

 WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI

Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4),

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak

secara jabatan untuk Wajib Pajak Warisan belum Terbagi. ²⁴ Penerbitan Nomor

Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai data dan/ atau

informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data

dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Warisan

Belum Terbagi atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib

Pajak Warisan Belum Terbagi, dalam hal:

WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI

data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan

berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan

a. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib

Pajak Warisan Belum Terbagi terdaftar.

b. Permohonan perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak

dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data Wajib Pajak

Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor

Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1

(satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.